ButuhAsuransi.com - Aturan baru mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun telah memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan kondisi riil pekerja yang sering kali menghadapi kebutuhan mendesak sebelum usia pensiun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa aturan ini dibuat demi menjamin keberlangsungan hidup para pekerja saat masa tua. Lantas, bagaimana sebenarnya kontroversi ini terjadi?
Latar Belakang Aturan Pencairan JHT
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur bahwa dana JHT hanya bisa dicairkan secara penuh ketika peserta mencapai usia 56 tahun. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang memungkinkan pencairan setelah peserta berhenti bekerja, terkena PHK, atau mengundurkan diri meskipun belum mencapai usia tersebut.
Tujuan dari aturan ini adalah agar pekerja memiliki jaminan keuangan di masa tua, sehingga dana JHT tidak habis sebelum waktunya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini dianggap menyulitkan, terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dampak terhadap Pekerja
Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau memilih untuk berhenti bekerja sering kali mengalami kesulitan finansial. Dana JHT selama ini menjadi "penyelamat" yang bisa digunakan untuk bertahan hidup, membayar utang, atau memulai usaha kecil. Dengan diberlakukannya aturan baru ini, akses terhadap dana tersebut menjadi tertutup, memicu protes dari berbagai elemen buruh.
Serikat pekerja menilai aturan ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Banyak buruh yang tidak memiliki tabungan atau akses ke bantuan sosial lainnya, sehingga bergantung penuh pada pencairan JHT saat kondisi mendesak.
Respons Pemerintah dan Revisi Aturan
Menanggapi kontroversi tersebut, pemerintah sempat menyatakan bahwa akan ada penyesuaian terhadap aturan ini. Bahkan sempat muncul wacana pencairan sebagian dana JHT dalam kondisi tertentu. Namun hingga saat ini, kebijakan final masih menimbulkan ketidakpastian dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak para pekerja.
Beberapa pengamat ketenagakerjaan juga menilai bahwa pemerintah seharusnya menyediakan solusi alternatif, seperti bantuan tunai sementara atau fasilitas kredit mikro bagi pekerja terdampak, sembari tetap menjaga keberlangsungan dana JHT.
Kontroversi aturan pencairan JHT di usia 56 tahun mencerminkan adanya ketimpangan antara regulasi dan kenyataan di lapangan. Meskipun niat awal kebijakan ini adalah baik, namun implementasinya perlu mempertimbangkan fleksibilitas bagi pekerja yang mengalami keadaan darurat. Pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi nyata pekerja dan segera memberikan solusi yang adil dan manusiawi.
--- Butuh Asuransi ---
