Efektivitas Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) : Solusi atau Sekadar "Pemanis" ?

ButuhAsuransi.com - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2022 menjadi salah satu upaya untuk melindungi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program ini menawarkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi lowongan kerja, hingga pelatihan keterampilan. Namun, setelah lebih dari dua tahun berjalan, muncul pertanyaan: Apakah JKP benar-benar efektif sebagai solusi perlindungan sosial atau hanya sekadar “pemanis” kebijakan?

Tujuan dan Manfaat Program JKP

Secara umum, JKP bertujuan memberikan jaring pengaman sosial bagi pekerja formal yang terkena PHK. Program ini diharapkan dapat membantu pekerja tetap bertahan secara finansial sambil mencari pekerjaan baru. Adapun manfaat utama JKP meliputi:

1. Uang tunai selama maksimal 6 bulan setelah PHK.
2. Akses informasi pasar kerja melalui sistem digital BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pelatihan kerja untuk peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Dengan sistem yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta tidak perlu membayar iuran tambahan karena dana bersumber dari pemerintah dan subsidi silang antar program jaminan sosial.

Evaluasi Efektivitas di Lapangan

Meski terlihat menjanjikan di atas kertas, pelaksanaan JKP di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi:

Kurangnya Sosialisasi

Banyak pekerja belum memahami syarat, manfaat, dan cara klaim program JKP. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan minimnya partisipasi dan pemanfaatan program.

Persyaratan yang Ketat

Untuk bisa mengklaim manfaat JKP, peserta harus memenuhi beberapa kriteria, seperti keikutsertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaan minimal 12 bulan. Hal ini tidak selalu mudah dipenuhi oleh semua pekerja, terutama dari sektor informal atau pekerja kontrak pendek.

Pelatihan yang Kurang Tepat Sasaran

Salah satu komponen penting JKP adalah pelatihan kerja. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau latar belakang peserta, sehingga manfaatnya kurang maksimal.

Lambatnya Penyaluran Manfaat

Beberapa pekerja mengeluhkan proses klaim dan pencairan uang tunai yang memakan waktu lama, menambah beban saat mereka baru saja kehilangan sumber penghasilan.

JKP: Solusi atau Sekadar “Pemanis”?

Di satu sisi, keberadaan JKP menunjukkan perhatian pemerintah terhadap nasib pekerja yang terdampak PHK. Namun, tanpa pembenahan dari sisi implementasi, program ini berpotensi menjadi sekadar simbol kepedulian sosial tanpa dampak yang nyata.

1. Agar JKP benar-benar menjadi solusi, perlu adanya:
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan pengusaha.
3. Penyederhanaan proses klaim agar lebih cepat dan ramah pengguna.
4. Evaluasi rutin terhadap pelatihan kerja agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.
5. Perluasan cakupan peserta, termasuk bagi pekerja kontrak dan sektor informal.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah langkah penting dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. Namun, agar benar-benar efektif dan berdampak, perlu adanya evaluasi dan pembenahan berkelanjutan. Tanpa hal tersebut, JKP hanya akan menjadi “pemanis” dalam kebijakan ketenagakerjaan, bukan solusi nyata bagi jutaan pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan.

--- Butuh Asuransi ---